Sri Mulyani Mulai Hitung Anggaran BPJS Kesehatan untuk PNS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih menghitung anggaran untuk menutup kebutuhan biaya BPJS Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari mendatang.

"Kan kita membahas akan sesuai dengan perpres. Untuk membayar yang ASN, untuk yang PBI, dan yang untuk daerah. Itu nanti itu yang akan kita hitung. Jumlahnya masing-masing nanti akan dihitungnya," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11).

Mengutip Perpres Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh kategori peserta. Baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, serta Peserta Penerima Upah (PPU)‎ badan usaha swasta maupun PPU pemerintah.

Walau iuran PPU pemerintah dan perangkatnya naik, tetap akan ada penambahan anggaran dari negara untuk membantu menutup kebutuhan itu. Negara nantinya akan membayar iuran bagi pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta kepala desa dan perangkat desa.

Adapun besarnya iuran BPJS Kesehatan untuk PPU pemerintah yakni 5 persen dari total gaji. Dari jumlah tersebut, 4 persen dibayarkan negara, sisanya 1 persen dipotong dari gaji. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu yaitu 3 persen dibayar pemerintah dan sisanya 2 persen dibayar oleh peserta.

Dengan aturan baru tersebut maka, negara yang tadinya mengeluarkan anggaran sekitar Rp240.000 per orang per bulan, meningkat menjadi Rp480.000 per orang per bulan. Perhitungan tersebut belum sepenuhnya dibayarkan sebab masih menunggu pembahasan oleh Kementerian Keuangan. "(Kapan dibayarkan? Segera saja," jelas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Pengusaha: Momentum Kenaikan BPJS Kesehatan Tak Tepat

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kenaikan biaya BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen kurang mendapat respons positif dari pengusaha. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berkata kenaikan premi ini bisa membuat pihak pengusaha cemas.

Shinta berkata pihak pengusaha memahami mengapa iuran BPJS harus naik, akan tetapi ia menilai momentum kenaikan iuran juga tidak tepat, pasalnya bisnis sedang mengalami perlambatan. Kenaikan iuran BPJS kesehatan juga terjadi di tengah ancaman krisis global antara tahun 2020-2021 yang diprediksi para ekonom internasional.

"Momentumnya tidak tepat. Pelaku usaha saat ini sedang dihadapkan pada kondisi yang sulit. 

Pasar kita sedang melemah di dalam dan di luar negeri dan dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan semua analis ekonomi memproyeksikan adanya krisis global karena indikator-indikator krisis sudah semakin jelas, termasuk di Indonesia ada pelemahan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi domestik," jelasnya Liputan6.com, Senin (4/11/2019).

Hal lain yang disorot Shinta adalah adanya upah minimum pada tahun 2020. Naiknya upah dan iuran BPJS Kesehatan pada tahun yang sama pun dikhawatirkan memberi dampak ke pengusaha yang selama ini masih terkekang beban-beban regulasi.

Biaya tenaga kerja pun dikhawatirkan semakin mahal karena naiknya iuran BPJS Kesehatan. Itu dinilai belum proporsional dengan kenaikan produkvitas maupun skill tenaga kerja yang masih stagnan. 

"Kami harap pemerintah mengatur momentum kenaikan BPJS agar tidak dilakukan pada masa-masa pasar dan pertumbuhan ekonomi kita melemah karena ini hanya memperburuk beban kinerja perusahaan," ujar Shinta.

Tak Ada Lagi Kenaikan

Proses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapi

Wanita yang juga aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini pun berharap agar tidak ada lagi kenaikan BPJS hingga 100 persen. Pemerintah pun diminta bisa memperbaiki model bisnis BPJS agar ada keseimbangan antara manfaat, beban iuran, serta adanya mekanisme menjaga BPJS Kesehatan dari defisit.

"Pelaku usaha berharap BPJS tidak lagi naik sampai 100 persen dan memiliki periode review yang lebih jelas serta mekanisme review yang lebih transparan," tegasnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Jokowi Minta Para Menteri Siapkan Data Eselon yang akan Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan jajaran menteri Indonesia Maju terkait Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Dalam rapat tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta untuk menteri menyiapkan eselon yang akan dipangkas dan memperbaiki ekosistem regulasi terkait lapangan kerja.

"Saya kira beberapa kali sudah saya sampaikan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat," kata Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Dia menegaskan jika ada yang menghambat segera untuk dipangkas terutama kata dia terkait mandat dalam UU. Jokowi meminta nantinya pemerintah akan mengumpulkan beberapa hal sehingga akan jadi omnibus law. Dia pun mengacu yang dianut Amerika, yaitu para menteri mengeluarkan satu permen dan mencabut dua peraturan.

"Di sini mestinya juga bisa melakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan satu Permen nyabutnya 40 Permen karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti mulai dikaji lagi keluar satu Permen potong berapa Permen. Kalau AS sekali lagi, satu memotong dua," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada menteri agar merubah sistem reformasi birokrasi. Dia menjelaskan pemangkasan regulasi serta cara kerja analog diubah jadi kerja digital.

"Mengubah cara kerja yang manual analog ke cara-cara kerja digital, mengubah mind set dari dilayani menjadi melayani," ungkap Jokowi.

Kemudian juga meminta agar Kementerian PANRB untuk menyiapkan beberapa pegawai yang harus dipangkas. Dia menjelaskan sebaiknya mulai dari eselon 4 terlebih dahulu disetiap kementerian.

"Nanti akan memangkas pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu setiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya," ungkap Jokowi.

Dan tidak kalah pentingnya, kata dia yaitu mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. Jangan sampai, kata dia dalam kementerian melakukan prosedur yang menghambar suatu proses.

"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goalnya hasilnya justru tidak dilihat, sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," ungkap Jokowi.

Minta Mendagri Tata Hubungan Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar menata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menugaskan Tito untuk mengawal dalam lingkup Pemprov, Pemkab, dan Pemkot agar cipta lapangan kerja dapar berjalan dengan baik.

"Supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja, antara Gubernur, Bupati, Walikota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja," ungkap Jokowi.

Sebab itu, kata Jokowi reformasi harus bergulir ditingkat pusat, menuju ke provinsi, kabupaten dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah.

Kemudian, dia juga meminta agar reformasi untuk menyiapkan sumber daya manusia. Sehingga kata dia, pada Januari nantinya masyarakat bisa siap untuk terintegrasi dalam berbasis digital. Kemudian, pelatihan vokasi juga tidak hanya dilakukan oleh badan latihan kerja tetapi kata dia, pihak swasta juga harus dilibatkan.

"Ini akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi SMK politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan. Kartu pra kerja sistem manajemen semuanya harus disiapkan," ungkap Jokowi.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

KAI Bakal Terapkan Sistem Harga Tiket Baru

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah mengkaji penerapan sistem pentarifan baru dengan menggunakan mekanisme Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) layaknya maskapai.

Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan jika sekarang masyarakat memesan tiket kereta dari jauh-jauh hari dengan go show harganya sama, nanti hal ini akan berbeda.

"Nanti orang beli tiket 30 hari dengan 15 hari atau 5 hari itu harganya beda," kata Didiek, di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Kebijakan ini diambil berdasarkan kajian dari KAI dimana penumpang yang membeli tiket dari jauh-jauh hari jumlahnya dibawah 50 persen.

Atas kajian ini pula, KAI juga telah mengubah mekanisme pemesanan tiket kereta dari yang sebelumnya 90 hari sebelum keberangkatan kini menjadi 60 hari sebelum keberangkatan.

"Karena kita kaji, orang yang beli tiket 90 hari sebelum itu tidak ada 50 persen, sehingga para penumpang maunya 30 hari sebelum. Senengnya yang mendadak-mendadak gitu," pungkas Didiek.

Hanya saja, kapan kebijakan pentarifan ini diberlakukan, Didiek masih belum bisa memastikannya.

KAI Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun, Untuk Apa?

Calon penumpang kereta api menunggu pemberangkatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (16/4). PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 11 KA tambahan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerbitkan obligasi ke II 2019 dengan target dana yang terkumpul mencapai Rp 2 triliun. Rencananya, dana obligasi dipakai untuk membayar utang dan pengadaan prasarana baru.

Direktur Keuangn Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan, Rp 1,2 trilliun dana yang dihimpun dari obligasi ‎akan dialokasikan untuk membayar utang ke perbankan, pembayaran tersebut untuk mengurangi utang jangka pendek perseroan.

"Kenapa obligasi, kalau kita lihat sepanjang perjalanan KAI sampai 2016 sumber utamanya perbankan, baru diperkembangkan alternatif sifat jangka panjang baru kita terbitkan obligasi 2017. 

Obligasi (2019) kami refinacing ke perbankan Rp 1,2 triliun," kata Didiek, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Untuk sisa dana yang diperoleh dari obligasi 2019, yaitu Rp 800 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan sarana baru, yaitu membeli kereta baru menggantikan kereta yang usianya sudah tua. ‎

Sampai dengan Oktober 2019, terdapat 672 kereta yang usianya di atas 30 tahun. Adapun kereta-kereta tersebut berupa kereta penumpang, kereta makan, kereta bagasi dan kereta pembangkit.

Untuk titik utama pembaharuan sarana adalah melakukan repowering, yaitu peningkatan daya sarana kereta api. Repowering ini meliputi pekerjaan penggantian mesin kereta penumpang, gerbong barang, pembaruan lokomotif, kereta rel diesel dan lainnya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta peningkatan layanan baik untuk angkutan penumpang maupun barang.

Peringkat idAAA

Mekanik melakukan perbaikan sebuah lokomotif di Dipo Lokomotif Jatinegara, Jakarta, Kamis (23/6). Perbaikan sejumlah lokomotif ini terus dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi mudik Lebaran 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA (Triple A; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Obligasi terbagi menjadi 2 seri di mana Seri A berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi tingkat kupon Obligasi 7,45 persen-8,10 persen per tahun, Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi tingkat kupon Obligasi 7,80 persen 8,50 persen per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan triwulan 30/360, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi; “KAI optimistis Penawaran Umum ini akan sukses seperti yang sebelumnya,” tandasnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Jokowi Minta Bunga KUR Diturunkan Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait pemberdayaan usaha, kecil dan menengah. Dalam rapat tersebut Jokowi ingin UMKM diperdayakan. Dia menjelaskan kredit dari perbankan yang diberikan kepada UMKM masih kurang.

Sebab itu, Jokowi meminta tahun depan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dapat naik dua kali lipat. Selain itu, Jokowi juga ingin bunga KUR lebih rendah lagi.

"Saya minta tahun depan bisa ditingkatkan 2 kali lipat. Tetapi juga kita harus tembakkan program ini ke usaha produksi. Bukan pada, sekarang masih banyak ke usaha perdagangan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas bersama menteri Indonesia Maju di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Jokowi juga berharap UMKM bisa naik kelas. Hal tersebut juga sudah diutaran oleh pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar kata dia setiap investasi selalu menggandeng perusahaan lokal.

"Sehingga pengusaha lokal dapatkan manfaat dari investasi di sebuah daerah. Misalnya pembangunan jalan tol, airport, bandara, beri ruang pada pengusaha mikro kecil dalam sistem rantai pasok," kata Jokowi.

Sehingga kata dia tidak hanya dilibatkan perusahaa besar tetapi juga pengusaha kecil. Begitu juga infrastruktur.

"Pada pengusaha mikro kecil. Jangan sampai prioritas kepada brand asing. ini kebalik," ungkap Jokowi.

Menteri Teten Bakal Gandeng Perusahaan Digital Salurkan KUR

Perajin memproduksi sepatu di sebuah rumah industri di Jakarta, Selasa (6/3). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Menko Perekonomian untuk meningkatkan volume dan kualitas kredit usaha kecil dan menengah (UKM). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) kerap kesulitan memperoleh akses pembiayaan, baik perbankan maupun non-bank. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan dan investasi menjadi salah satu program utama Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki.

"Dukungan pembiayaan dan investasi kepada UMKM harus ditingkatkan. Catatan BI dan OJK mengenai penyerapan kredit perbankan untuk UMKM masih kurang," kata dia, di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2019). 

Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada inovasi baru dalam pemberian pembiayaan untuk UMKM. Mengingat saat ini perbankan juga seoalah kesulitan menyalurkan pembiayaan kredit maupun nonkredit kepada para pelaku UMKM tersebut.

"Selama ini bank, kan, menyalurkan kepada pelaku usaha secara satu per satu. Ini mungkin sedikit menyulitkan. Terlebih kadang perbankan tidak mengetahu bagaimana rekam jejak pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman," ujarnya.

Dia mengungkapkan salah satu cara baru mendorong kemudahan pembiayaan UMKM adalah menggandeng perusahaan-perusahaan digital untuk turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Memang betul untuk memperbesar UMKM kita akan bekerja sama dengan aplikasi melalui Go Online. Kita sudah bertemu dengan Gojek, Tokopedia dan Buka Lapak. Tapi tidak menutup kemungkinan aplikasi luar negeri bisa menjual produk UMKM," ujarnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Langkah Antisipasi KAI Hadapi Lonjakan Penumpang di Natal dan Tahun Baru

Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan sejumlah persiapan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan tahun baru.

 

Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI‎) Edi Sukmoro mengatakan, KAI antara lain telah menerjunkan petugasnya untuk melakukan inspeksi jalur kereta. Langkah ini demi meminimalisir ganggguan perjalanan.

 

"Pertama akan dipersiapkan inspeksi di jalur utara maupun selatan," kata Edi, di Jakarta, Senin (11/11/2019).

 

KAI juga telah menyiapkan stasiun dan prasarana, untuk mengantisipasi peningkatan penumpang saat libur Natal dan tahun baru. "Kesiapan stasiun-stasiun dan prasarananya‎," ujarnya.

 

Jumlah penumpang kereta api, saat libur Natal dan tahun baru diperkirakan naik hingga 4 persen dari kondisi normal. Kenaikan ini menyesu‎aikan ketersediaan jumlah tempat duduk. "Karena ketersediaan tempat duduk yang buat kenaikan," tandasnya.

 

KAI juga tengah mengkaji penerapan sistem pentarifan baru dengan menggunakan mekanisme Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) layaknya maskapai.

Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan jika sekarang masyarakat memesan tiket kereta dari jauh-jauh hari dengan go show harganya sama, nanti hal ini akan berbeda.

"Nanti orang beli tiket 30 hari dengan 15 hari atau 5 hari itu harganya beda," kata Didiek.

Kebijakan ini diambil berdasarkan kajian dari KAI dimana penumpang yang membeli tiket dari jauh-jauh hari jumlahnya dibawah 50 persen.

Atas kajian ini pula, KAI juga telah mengubah mekanisme pemesanan tiket kereta dari yang sebelumnya 90 hari sebelum keberangkatan kini menjadi 60 hari sebelum keberangkatan.

"Karena kita kaji, orang yang beli tiket 90 hari sebelum itu tidak ada 50 persen, sehingga para penumpang maunya 30 hari sebelum. Senengnya yang mendadak-mendadak gitu," pungkas Didiek.

Hanya saja, kapan kebijakan pentarifan ini diberlakukan, Didiek masih belum bisa memastikannya.

KAI Bakal Perbanyak Lokomotif Gunakan B20

Sejumlah penumpang menunggu kereta di Stasiun Gambir, Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) akan memodernisasi lokomotif dan genset yang ramah lingkungan. Saat ini, setidaknya ada 36 unit lokomotif yang sudah dipesan untuk menggantikan lokomotif yang usianya sudah di atas 30 tahun.

Direktur Keuangan Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan, ‎KAI berkomitmen membangun industri transportasi yang sehat dan ramah lingkungan dengan menggunakan bahan bakar yang minim emisi.

 

Yang sudah dilakukan KAI saat ini, yaitu melalui pencampuran biodiesel 20 persen (B20). Upaya ini juga sesuai dengan program pemerintah.

"Green energy ready. Artinya teknologinya sudah siap B20 sesuai program pemerintah. Kereta kita akan kita modernisasi. Ke depan kereta kita enggak ada lokomotifnya (terpisah-pisah), sudah tersambung. Kita ke depan green energy kita ganti genset," kata Didiek, di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Sementara itu, Direktur Utama KAI‎ Edi Sukomoro mengungkapkan pembelian lokomotif tersebut merupakan bagian dari program penggantian kereta yang usianya sudah di atas 30 tahun. Jumlahnya mencapai 672 unit di seluruh Indonesia.

Penggantian kereta tersebut dilakukan bertahap. Sebelumnya sudah ada 300 kereta yang selesai dipesan. KAI pun telah menerbitkan obligasi dengan target Rp 2 triliun. Porsi peremajaan kereta tersebut dari obligasi tahap ke II 2019 sebesar Rp 800 miliar.

‎"Kita berharap dalam obligasi ini yang kedua kalinya nanti akan digunakan untuk meremajakan kereta-kereta yang memang usianya sudah 30 tahun ke atas," katanya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More