BJ Habibie Wafat, Ini Warisan Kebijakan Ekonomi yang Ditinggalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie wafat pada Rabu, 11 September 2019. Mantan Wakil Presiden di era Soeharto tersebut meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto sekitar pukul 18.05 WIB.
Pria yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 83 tahun silam tersebut sempat dirawat di ruang ruang Cerebro Intensive Care Unit atau CICU sejak 1 September 2019. Pria yang dikenal ikut mendirikan PT Dirgantara Indonesia tersebut sempat ditangani oleh tim dokter spesialis berbagai ahli dari jantung, penyakit dalam hingga ginjal.
Selain terkenal karena ikut membangun pesawat N250, mantan pendiri Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT juga berkontribusi lewat sejumlah kebijakan ekonomi pada masa genting usai krisis ekonomi 1998 semasa menjabat sebagai presiden. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, BJ Habibie dikenal karena berhasil memangkas nilai tukar rupiah yang sempat melonjak tinggi hingga Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat  saat masa krisis menjadi Rp 6.500 per dolar AS.
Kedua, mantan Menteri Riset dan Teknologi era Soeharto itu juga berhasil menerapkan independensi bagi Bank Indonesia untuk fokus menjaga kondisi moneter domestik.  Terutama menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998.
Ketiga, mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI itu juga terlibat ikut menyehatkan sejumlah bank yang bakal bangkrut akibat terbelit utang dan likuiditas yang ketat. Peran BJ Habibie tersebut terlihat lewat pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN.
Keempat, Insinyur lulusan luar negeri ini juga ikut berkontribusi bagi munculnya dua undang-undang penting terkait perekonomian. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Kedua, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kelima, BJ Habibie juga ikut berkontribusi dalam membentuk lembaga yang bertugas memantau serta menyelesaikan utang luar negeri. Selain itu, dia juga presiden yang memulai implementasi reformasi ekonomi sesuai permintaan Internal Monetary Fund atau IMF.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Luhut: Doktor Ekonomi Gak Jelas yang Bilang Ekonomi RI Jelek

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan masyarakat tidak perlu pesimistis secara berlebihan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. "Kalau ada doktor ekonomi yang bilang ekonomi Indonesia jelek, mungkin doktornya enggak jelas," ujar Luhut di Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.
Ia menyadari bahwa mesin pertumbuhan dunia belakangan tengah mengalami perlambatan dan terus melemah. Namun, ia mengatakan perekonomian tidak bisa diramalkan misalnya untuk satu tahun. "Enam bulan saja sudah bagus," ujar Luhut. Saat ini saja sudah ada negara yang masuk ke zona resesi.
Salah satu persoalan yang disinggung Luhut adalah memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Belakangan, pengaruh perang dagang sudah sangat memengaruhi perekonomian dunia. Efeknya meliputi kondisi perdagangan, harga komoditas, hingga kondisi keuangan global.
Ujungnya, kondisi tersebut bisa berimbas kepada ekspor, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga investasi di Indonesia. "Ini pola yang terjadi kalau kondisi terus berlanjut," kata Luhut.
Berdasarkan data yang ia miliki, Luhut memang sudah mengalami pertumbuhan ekspor negatif sejak triwulan I 2019 lantaran terimbas penurunan harga komoditas seperti minyak sawit, batubara, hingga karet. "Karena kita bergantung kepada harga komoditas dan enggak ada added value," tutur dia.
Karena itulah saat ini pemerintah mulai menggalakkan perkembangan industri yang memberikan nilai tambah pada komoditas-komoditas andalan Indonesia, misalnya nikel. Ia meyakini dengan hilirisasi pemasukan ke Tanah Air bisa terus bertambah setiap tahunnya.
Di sisi lain, Luhut melihat indeks kepercayaan masyarakat kepada masyarakat angkanya juga masih cukup tinggi. Bahkan, ia menilai dibanding dengan era pemerintahan sebelumnya, indeks kepercayaan masyarakat kepada pemerintah saat ini masih lebih tinggi. "Publik masih punya confidence yang tinggi, kalau dipelihara terus saya kira dampaknya bagus."
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

PHRI Minta 4 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI meminta pemerintah mengevaluasi pembangunan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sebelum menambah wilayah KEK yang baru. Pasalnya, progress pengembangan di empat wilayah yang sudah ada dinilai lambat. 
Hal ini disampaikan oleh Ketua PHRI sekaligus Ketua Visit Wonderful Indonesia (ViWI) Hariyadi Sukamdani. Ia mengatakan KEK pariwisata yang sudah diberikan saat ini perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, KEK pariwisata saat ini masih banyak yang belum jalan. "Sebaiknya dievaluasi dulu penyebabnya sebelum menambah KEK pariwisata," ujarnya, Jumat, 5 April 2019.
Apabila pemerintah kembali menambah daerah yang akan dijadikan KEK pariwisata tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, Hariyadi khawatir tujuan KEK pariwisata untuk menarik wisatawan, terutama dari mancanegara tak akan optimal. "Dan juga investasi yang masuk di wilayah KEK pariwisata itu juga dievaluasi, mengapa misalnya masih belum banyak investor yang masuk."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan pemerintah telah menetapkan empat KEK pariwisata yakni KEK Mandalika di Lombok, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, dan KEK Morotai di Maluku Utara. 
Darmin menjelaskan, saat ini sudah 12 KEK yang ditetapkan, delapan di antaranya bertema manufaktur, dan empat diantaranya bertema kepariwisataan. Adapun yang sudah resmi beroperasi ada enam KEK, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe. "KEK Tanjung Kelayang, bersama dengan KEK Bitung, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan Insha Allah sudah dapat diresmikan pengoperasiannya,“ kata dia.
Sementara itu Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari berpendapat tak semua wilayah yang ada di Indonesia layak dijadikan KEK pariwisata.  Setiap destinasi wisata Indonesia memiliki keunikan tersendiri sehingga jangan dipaksakan untuk dijadikan sebuah KEK pariwisata. Lagipula, tanpa harus dijadikan KEK pariwisata pun pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan. "Pemerintah jangan latah membuat semua daerah menjadi KEK pariwisata," ucapnya.
Untuk KEK pariwisata yang ada saat ini, pemerintah perlu segera dibuat cetak biru yang menggambarkan keterkaitan ekonomi antara wilayah di dalam KEK dan sekitar KEK. Pasalnya, pembangunan KEK tak ada kesinambungan konektivitas dengan wilayah sekitar. "Pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar Kawasan perlu mendapat prioritas seperti bandara, air bersih dan pelabuhan," ujar Azril.
Azril meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap empat wilayah yang telah ditetapkan KEK Pariwisata telah berdampak pada banyaknya wisman yang datang ke Tanah Air. "KEK yang ada saat ini apakah sudah bisa mendatangkan wisman atau belum. Kontribusinya seperti apa. Jangan belum dievaluasi tetapi mau menambah kawasan KEK kembali," tutur Azril. 
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Sepuluh Menteri Ekonomi Sepakati 3 Hal dalam KTT ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Sepuluh menteri ekonomi ASEAN telah menyepakati secara informal tentang bagaimana negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diselesaikan. Kesepakatan itu dicapai dalam kesempatan agenda samping KTT ASEAN, Working Dinner  Jumat malam lalu.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kendati Forum KTT ASEAN ke-34 belum resmi membahasnya, mereka telah menyepakati komitmen menyelesaikan perundingan tahun ini. Hal ini terutama yang berkaitan dengan isu akses pasar di antara 10 negara ASEAN  dengan enam negara mitra. 
 
Akses pasar dari ASEAN ke India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, serta sebaliknya, harus sama dengan intra-Asean.
 
"Jadi, substantially concluded tahun ini juga. Enggak ada pilihan lain, apalagi di tengah situasi kondisi global yang seperti ini (perang dagang). Jadi, kami berkomitmen ini selesai," katanya dalam press briefing seusai Working Dinner for the Special Asean Economic Ministers' Meeting on RCEP, Jumat21 Juni 2019 malam. 
 
Working Dinner merupakan agenda pengantar sebelum para menteri membahas lebih substansial perundingan dagang RCEP pada kegiatan Special Asean Economic Ministers' Meeting on RCEP di sela-sela KTT Asean ke-34 hari ini.
 
Kedua, lanjut Enggartiasto, 10 menteri Asean sepakat saling memberikan dukungan satu sama lain. Setiap negara Asean juga berkomitmen berkomunikasi secara intensif dengan mitranya dan saling membantu menjembatani. 
 
Ketiga, para menteri memberikan instruksi kepada seluruh tim negosiasi dari seluruh negara untuk menyelesaikan perundingan. Para menteri juga akan memberikan arah kepada tim negosiasi saat perundingan putaran ke-26 Melbourne, Australia, 25 Juni. 
"Arahan kami kepada tim, apa yang sudah diputuskan jangan dibuka lagi. Jadi, kita langsung moving forward ke depan," ujar Enggartiasto.
 
Sejak putaran pertamanya di Brunei pada Mei 2013, negosiasi  RCEP sejauh ini baru membahas delapan dari 21 bab perjanjian dagang. Kedelapan bab itu mencakup kerja sama ekonomi, prosedur kepabeanan, pengadaan pemerintah, ketentuan pemerintah, kebijakan persaingan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan standar dan kualitas barang.

Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Makin Melambung, Harga Emas Antam Kini Rp 769 ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam hari ini naik Rp 4.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Harga emas Antam kemarin tercatat  sebesar Rp 765 ribu per gram.
"Harga emas batangan satu gram Rp 769.000," seperti ditulis dalam situs resmi logammulia.com pada Rabu, 25 September 2019.
Jika dilihat sejak awal 2019, harga emas hari ini naik signifikan bahkan memecahkan rekor terbaru dalam satu tahun ini. Pada 2 Januari, harga emas tercatat Rp 665 ribu per gram. Pada 21 Februari, harga naik menjadi Rp 677 ribu per gram. Pada 6 Maret, harga kembali turun jadi Rp 656.500 per gram.
Pada 26 Maret, harga logam mulia itu kembali naik jadi Rp 672 ribu per gram. Pada Mei, harga kembali turun jadi Rp 661 ribu per gram. Kendati begitu, pada Juni, harga terus naik. Pada 10 Juni harga berada pada Rp 681 ribu per gram.
Lalu, pada 21 Juni harga semakin naik menjadi Rp 702 ribu per gram. Pada 25 Juni harga emas mencapai Rp 713 ribu per gram. Bahkan, pada 3 Juli, harga emas memecahkan rekor tertinggi baru Rp 714 ribu per gram. Dan disusul harga emas pada 8 Agustus yang sebesar Rp 753 ribu. Kemudian pada 13 Agustus sebesar Rp 755 ribu.
Rekor baru berikutnya terjadi pada 15 dan 16 Agustus 2019 yang masing sebesar Rp 759 ribu dan Rp 766 ribu per gram. Pada Senin, 26 Agustus rekor baru tercetak sebesar Rp 774 ribu dan Rp 775 ribu per gram pada 5 September.
Berdasarkan situs logammulia.com, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta hari ini, yaitu:
1 gram Rp 769 ribu
2 gram Rp 1.487.000
3 gram Rp 2.209.000
5 gram Rp 3.665.000
10 gram Rp 7.265.000
25 gram Rp 18.055.000
50 gram Rp 36.035.000
100 gram Rp 72.000.000
250 gram Rp 179.750.000
Sedangkan, harga emas berukuran besar, yakni 500 gram sebesar Rp 357,3 juta. Harga emas batangan 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp 714,6 juta.
Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, harga emas batangan masih dikenai PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). "Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22," tulis situs tersebut.
HENDARTYO HANGGI
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Rupiah Jeblok, BI: Demo Timbulkan Kegelisahan di Pasar Finansial

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI angkat bicara menanggapi anjloknya nilai tukar rupiah belakangan ini. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan bahwa sejumlah demonstrasi ikut menyumbang bagi sentimen negatif bagi nilai tukar rupiah karena membuat pelaku pasar gelisah.
"Selain juga terkena sentimen kondisi global, pelemahan rupiah juga berkaitan dengan perhatian kondisi domestik terkait dengan demo mahasiswa yang dilihat selama dua hari ini tentunya menimbulkan kegelisahan di pasar finansial," kata Destry di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu 25 September 2019.
Sebelumnya, BI mengelar kegiatan focus group discussion yang membahas mengenai penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK). Instrumen di pasar finansial tersebut dikeluarkan oleh BI untuk mendorong pendalaman pasar keuangan. Instrumen itu juga dikeluarkan untuk mengisi kekosongan pembiayaan dalam jangka waktu pendek yang masih minim.
Destry menjelaskan, beberapa hari terakhir rupiah memang tercatat tengah melemah. Menurut dia, saat ini nilai tukar rupiah berada pada level Rp 14.135 per dolar Amerika Serikat (AS). Padahal pada pekan sebelumnya nilai tukar rupiah masih berada di angka yang lebih stabil di level bawah Rp 14.100 per dolar AS.
Oleh karena itu, Destry berharap pasar uang bisa semakin dalam agar bisa meminimalisir gejolak nilai tukar rupiah. "Stabilitas pasar uang bisa tercipta itu yang kami harapkan," kata Destry.
Sementara itu, data Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menunjukkan bahwa nilai tukar per Rabu, 25 September 2019 berada pada level Rp 14.134 per dolar AS. Angka ini melemah jika dibandingkan pada hari sebelumnya yang mencapai Rp 14.099 per dolar AS.
Sementara itu, berdasarkan data RTI, di pasar sekunder, rupiah diperjualbelikan pada level Rp 14.150 per dolar AS. Angka ini melemah sebesar 0,26 persen atau senilai 37 poin. Sedangkan selama sepekan terakhir nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,64 persen.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Demo Dua Hari, Investor Asing Hengkang dari Pasar Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Investor asing beramai-ramai hengkang dari pasar modal Indonesia dalam dua hari terakhir. Mereka membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar regular sebesar Rp 565,19 miliar dan Rp 993,94 miliar pada Selasa dan Rabu kemarin, atau total mencapai Rp 1,5 triliun. Situasi politik dalam negeri yang bergejolak dan aksi demonstrasi besar yang terjadi sejak awal pekan ini disebut sebagai pemicu asing melepas saham-saham miliknya.
“Kondisi politik yang ramai diberitakan tentu cukup membawa pengaruh ke pasar, mungkin bisa disebut sebagai penyebab utama penurunan kinerja perdagangan beberapa hari ini,” ujar Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Laksono Widodo, di Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Meski demikian, Laksono meyakini kondisi ini tak akan berlarut-larut, sebab kepercayaan investor pada kondisi pasar keuangan domestik pada dasarnya tetap kuat.
Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terpuruk ke zona merah sejak Kamis pekan lalu. Beruntung, kemarin IHSG akhirnya berhasil mengakhiri pelemahannya dan bertengger di zona hijau, naik tipis 0,14 persen ke level 6.146,4 dari hari sebelumnya. “Kami berharap dalam beberapa hari ke depan kondisi IHSG dapat lebih normal, dalam artian jika sentiment politiknya tidak berkelanjutan maka indeks bisa balik ke posisi fundamentalnya,” kata Laksono.
Analis PT OSO Securities Sukarno Alatas mengatakan aksi demo penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana penerbitan sejumlah undang-undang lainnya yang memicu kontroversi publik memang cukup menyedot perhatian investor asing. Namun, menurut dia terdapat celah penguatan dari sentimen eksternal yang diproyeksi mempengaruhi laju IHSG ke depan. “Banyak investor kian meyakini AS akan semakin mendekati jurang resesi akibat perang dagang,” ujarnya.
Dengan demikian, dana-dana investor akan kembali lari ke pasar negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Terlebih, dari sisi imbal hasil (yield), hingga prospek perekonomian Indonesia dinilai masih memiliki cukup ketahanan, terbukti dari tingkat inflasi dan pertumbuhan yang masih terjaga. “IHSG ke depan diprediksi akan menguat dengan pergerakan di kisaran 6.115-6.213,” kata Sukarno.
Sementara itu, kondisi tak jauh berbeda dialami nilai tukar rupiah yang juga tak dapat menghindari zona merah. Kurs rupiah kemarin ditutup melemah 0,28 persen di pasar spot ke level Rp 14.150 per US$, atau melanjutkan pelemahan sejak awal pekan ini. “”Rupiah sedikit melemah, padahal kemarin sudah diam di bawah Rp 14.100 per US$, tapi memang ada gabungan sentimen global dan sentimen domestik ada demo yang menimbulkan gejolak,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan kondisi itu cukup mengganggu investor pasar uang. “Aksi-aksi yang digelar serentak membuat pasar khawatir, dan investor akan terus mewaspadai gejolak yang terjadi, setidaknya sampai pelantikan pemerintahan yang baru,” katanya. Namun, berdasarkan catatan historis lima tahun terakhir, dampak dari aksi demontrasi biasanya tak akan lama mengganggu stabilitas pasar keuangan. “Biasanya walau melemah hanya sementara, atau pelemahannya kecil,” katanya. Ke depan, Piter memperkirakan kurs rupiah masih akan bergerak di sekitar level Rp 14.100 per US$.
Keresahan di satu sisi juga datang dari pelaku usaha sektor riil. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan stabilitas sosial politik merupakan fokus utama investor. “Karena bisnis hanya bisa bergerak dan tumbuh dalam kondisi sosial politik yang stabil,” ucapnya. Shinta menuturkan pelaku usaha juga terus mewaspadai kemungkinan gejolak masih berlanjut, khususnya gelombang aksi demonstrasi susulan. “Walaupun demo adalah ekspresi demokrasi yang dihargai, demo-demo di Indonesia punya track record yang buruk, dimana massa kerap menjadi anarkis, merusak, atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha,” kata dia.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Pemindahan Ibu Kota, Sri Mulyani: Anggaran Perjalanan Dinas Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat mengenai pemindahan ibu kota. Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil akan membengkak beberapa tahun ke depan.
Dia menilai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan keperluan perjalanan dinas kementerian atau lembaga ke lokasi. "Mungkin nanti belanja barangnya menjadi agak meningkat atau mungkin transportasi atau yang disebut perjalanan dinas menjadi lebih banyak," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Menurut dia, hubungan anggaran dari sisi pemindahan PNS ke ibu kota baru itu, harus diantisipasi oleh pemerintah. Karena, diperkirakan anggaran Kementerian/Lembaga negara akan terjadi peralihan dari suatu keperluan sebelumnya menjadi keperluan perjalanan untuk dinas.
Sri Mulyani mengatakan pemindahan ibu kota juga perlu melihat kebutuhan anggaran pemindahan PNS kementerian dan lembaga.
Karena saat ini, kata dia, nilai anggaran yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ihwal pemindahan ibu kota, masih bersifat gelondongan. Di mana, kata dia, fokus terlihat seperti hanya pada pembangunan fisik seperti infrastruktur. "Yang perlu dipertimbangkan tentu saja kita perlu tahu berapa besar dukungan anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota ini secara lebih detail," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan konsep ibu kota baru mengusung forest city. Yakni minimal 50 persen wilayah adalah ruang terbuka hijau. Desain gedungnya, kata dia, merupakan green building design. Dan kotanya akan berorientasi pada transportasi publik, sepeda, dan pejalan kaki yang terintegrasi. "Jadi mobil di sini posisinya didiskriminasi  dan kalaupun ada mobil, kami harapkan mobilnya lebih kepada mobil listrik," kata Bambang.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Di Ibu Kota Baru, Masyarakat Tidak Perlu Beli Gas Elpiji

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat mengenai pemindahan ibu kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan masyarakat yang tinggal di ibu kota baru nantinya tidak perlu membeli gas elpiji. Hal itu, karena kata dia, di ibu kota baru akan dibangun dengan konsep smart dan sustainable city.
Konsep itu, akan diterapkan termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan gas warganya. "Di sana tidak perlu lagi beli elpiji 3 kilogram atau 12 kilogram," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Menurut dia, pemerintah akan membangun jaringan gas kota di ibu kota baru. Yakni seluruh pasokan gas warga akan dipenuhi oleh gas dari jaringan yang tersedia nantinya.
Dia yakin jaringan gas kota itu, akan dibangun melengkapi infrastuktur lain. Infrastruktur itu, kata dia, seperti smart water management system hingga kota yang ramah sepeda dan pejalan kaki.
"Ini akan jadi simbol identitas bangsa, dibanding dengan smart, beautiful dan sustainable, kemudian modern dan berstandar internasional, serta tata kelola pemerintahan yang efektif efisien," kata Bambang.
Dia juga mengatakan konsep ibu kota baru mengusung forest city. Yakni minimal 50 persen wilayah adalah ruang terbuka hijau. Desain gedungnya, kata dia, merupakan green building design. Dan kotanya akan berorientasi pada transportasi publik, sepeda, dan pejalan kaki yang terintegrasi."Jadi mobil di sini posisinya didiskriminasi  dan kalaupun ada mobil, kami harapkan mobilnya lebih kepada mobil listrik," kata Bambang.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Demo Mahasiswa, ADB Kaji Dampaknya ke Ekonomi RI

TEMPO.CO, Jakarta - Asian Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Asia Perwakilan Indonesia menyatakan akan segera mengkaji dampak adanya berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai universitas yang menolak sejumlah RUU terhadap perekonomian Indonesia.
Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa memproyeksikan dampak demo tersebut kepada investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga 2020 sebab tidak bisa disimpulkan dengan hanya melihat satu kejadian saja.
“Terlalu dini untuk kita bisa diproyeksi karena kami belum memasukkan variabel dalam analisis tahun 2019,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Ia menuturkan sebenarnya Indonesia juga dihadapkan dengan risiko eksternal seperti ketegangan perdagangan global serta melemahnya momentum perdagangan dan investasi.
“Hal itu juga perlu menjadi perhatian dan Indonesia harus tetap melanjutkan Iangkah-Iangkah reformasi guna mendiversifikasi perekonomiannya untuk bersiap meraih peluang terkait perubahan rantai pasokan global,” katanya.
Winfried menjelaskan para investor jika ingin berinvestasi di suatu negara tidak akan hanya melihat pada satu faktor saja sebab ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih negara tersebut seperti kemudahan dalam berusaha, infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik.
“Ini belum terlambat dan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan seperti mempermudah investasi untuk domestik dan asing karena ini krusial. Investasi infrastruktur juga harus terus dilanjutkan dan sumber daya manusia,” katanya.
Menurutnya, Indonesia harus mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan berbagai negara asing yang juga berlomba untuk mendapatkan investor terbaik.
“Indonesia harus terus bersaing dengan negara lain dan terus melakukan pembaruan karena negara lain juga terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Winfried menuturkan berdasarkan laporan Asian Development Outlook 2019, pertumbuhan ekonomi di Asia memang sedang mengalami perlambatan seiring dengan melemahnya laju investasi dan perdagangan sebelum ada demonstrasi.
ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara sekitar 4,5 persen untuk 2019 dan 4,7 persen pada tahun 2020 secara keseluruhan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2019 diperkirakan sebesar 5,1 persen yang turun sedikit dibanding 2018 yakni 5,2 persen. Perlambatan tersebut disebabkan adanya penurunan kinerja ekspor dan pelemahan investasi domestik.
Namun Winfried mengatakan bahwa pertumbuhan akan kembali membaik pada 2020 yaitu sekitar 5,2 persen dipicu oleh konsumsi domestik yang kuat serta perbaikan investasi setelah masa pemerintahan baru.
“ADB sangat menyarankan pemerintah untuk segera memperbaiki sistem termasuk manajemen keuangan publiknya. Ini akan sangat positif dalam menyaring investor domestik maupun asing,” ujarnya.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Singapura akan Uji Coba Bus Otonom, Bisa Dipesan Via Aplikasi

Singapura akan Uji Coba Bus Otonom, Bisa Dipesan Via Aplikasi Ilustrasi. (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Singapura akan mulai uji coba bus tanpa sopir (otonom/bergerak sendiri tanpa pengemudi) yang bisa dipesan lewat aplikasi pada 26 Agustus hingga 15 November 2019. Uji coba kendaraan tanpa awak ini bagian dari ambisi untuk mempercepat penggunaan kendaraan otonom di negara tersebut.

Dilansir AFP, Rabu. (21/8), ada empat bus berukuran sedang tanpa sopir yang disiapkan untuk diuji coba di Pulau Sentosa dengan jarak tempuh 5,7 kilometer.

Masyarakat diharapkan mencoba transportasi massal ini cukup dengan melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kemudian akan dijemput dan diantarkan ke tempat tujuan yang dipilih seperti klub golf, pantai dan benteng bersejarah.

Masyarakat yang tidak memiliki aplikasi dapat memesan layanan dari kios yang tersedia di sepanjang rute, dengan layanan yang digratiskan beroperasi selama empat jam pada hari kerja.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, bus ini menyediakan sopir untuk mengambil kendali jika diperlukan.

Dalam uji coba pada Selasa (20/8), dua kendaraan agak kesulitan ketika berada di persimpangan saat ada mobil yang akan lewat. Kendati demikian, kendaraan diklaim bisa beroperasi saat hujan sedang sementara ketika hujan deras tak bisa beroperasi, yang umum terjadi di negara tropis di Asia Tenggara.

 Presiden dan kepala eksekutif ST Engineering Vincent Chong mengatakan bus-bus itu dilengkapi dengan teknologi canggih, multi-sensor dan dibangun untuk beroperasi di lingkungan perkotaan yang kompleks.

Perusahaan punya target untuk meluncurkan angkutan umum tanpa sopir dalam beberapa tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Singapura dari satu titik ke titik lain. Dengan begitu bisa membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

 Sumber:CNNIndonesia.com
Share:
Read More

Telkomsel dan Tri Cari Cara Kirim Info ke Pengguna Ponsel BM

Telkomsel dan Tri Cari Cara Kirim Info ke Pengguna Ponsel BM Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Operator seluler Tri dan Telkomsel mengatakan belum memutuskan cara untuk memberi tahu pengguna jika ponsel mereka terindikasi memiliki IMEI yang belum terauntikasi. Padahal aturan IMEI rencananya akan diterapkan untuk menghalau peredaran ponsel BM (black market) atau ilegal.

General manager external corporate communication Telkomsel, Denny Abidin mengatakan pihaknya belum memutuskan cara mengirim notifikasi lantaran masih menunggu putusan pemerintah.

"Hingga saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait hal tersebut," ucapnya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/8).


Perihal notifikasi IMEI bermasalah tercantum dalam draf Rancangan Undang-undang soal IMEI yang menyebutkan, "Daftar Notifikasi adalah daftar IMEI yang akan diberitahukan atau dinotifikasikan kepada Pengguna bahwa Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Pengguna terindikasi sebagai IMEI Yang mempunyai permasalahan autentikasi."

Senada dengan Telkomsel, wakil direktur Hutchison Tri Indonesia (Tri), Danny Buldansyah mengatakan pihaknya juga belum tahu bagaimana cara untuk memberikan notifikasi kepada pengguna. Apakah nantinya akan melalui pesan singkat (SMS) atau situs.

Danny menuturkan aturan soal IMEI belum ditandatangani meskipun piihaknya sudah melakukan sejumlah diskusi dengan kementerian terkait.

"Belum tahu, IMEI ini peraturannya sendiri belum ditanda tangani. Setelah ditanda tangan ini berikutnya bagaimana pelaksanaan teknisnya dilaksanakan, apakah itu pada SMS mengenai IMEI yang terdaftar atau bisakah dilihat di web," ujar Danny saat ditemui di Gedung Trans Media, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).

Lebih lanjut Danny menilai aturan IMEI terkesan masih ragu-ragu karena belum ada basis data (database) soal nomor IMEI yang ada di toko-toko ponsel saat ini. Ditambah pengguna jua belum bisa membedakan ponsel legal dan ilegal.

 Namun Danny menyatakan pihaknya akan tetap mendukung usaha pemerintah dalam mengurangi peredaran ponsel ilegal.

"Kalau masalah prinsip untuk mengurangi hp ilegal menurut saya sangat bagus dan menurut operator juga bagus kalau ada hp yang dicuri. Jadi kalau itu dicuri, pengguna bisa lapor lalu IMEI-nya kita blok sehingga hp itu tidak bisa dipakai," pungkasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum dapat memastikan jadwal penandatanganan aturan yang melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal dari tiga kementerian terkait.

Jika aturan IMEI telah diberlakukan, maka aturan ini akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi. Pembatasan dilakukan terhadap ponsel pasar gelap dengan nomor IMEI yang tidak terdaftar di Kemenperin.

 Sumber:CNNIndonesia.com
Share:
Read More

Hologram Akan Jadi 'Killer App' Pemilu 2024 dengan Koneksi 5G

Hologram Akan Jadi 'Killer App' Pemilu 2024 dengan Koneksi 5G Uji coba hologram dengan jaringan 5G. (Dok XL Axiata)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hologram dinilai bakal menjadi 'killer app' bagi para calon presiden yang akan berlaga pada pemilu 2024. Aplikasi ini diharapkan dapat bekerja dengan jaringan 5G.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan aplikasi hologram bisa menjadi peluang bisnis saat kampanye 5 tahun mendatang. Sesuai namanya, aplikasi ini  bisa menampilkan secara utuh seseorang dalam tampilan hologram.

"Hologram akan menjadi bisnis saat kampanye 2024. 'Killer application' capres 2024. Dengan menggunakan aplikasi ini dan memanfaatkan 5G bisa menjadi 'killer app' pada 2024," ujar Rudiantara, Rabu (21/8) di Jakarta.

Jakarta, CNN Indonesia -- Hologram dinilai bakal menjadi 'killer app' bagi para calon presiden yang akan berlaga pada pemilu 2024. Aplikasi ini diharapkan dapat bekerja dengan jaringan 5G.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan aplikasi hologram bisa menjadi peluang bisnis saat kampanye 5 tahun mendatang. Sesuai namanya, aplikasi ini  bisa menampilkan secara utuh seseorang dalam tampilan hologram. 

"Hologram akan menjadi bisnis saat kampanye 2024. 'Killer application' capres 2024. Dengan menggunakan aplikasi ini dan memanfaatkan 5G bisa menjadi 'killer app' pada 2024," ujar Rudiantara, Rabu (21/8) di Jakarta.

 Rudiantara mengungkapkan hal tersebut saat melakukan uji coba 5G menggunakan hologram. Uji coba ini menampilkan Direktur Jaringan XL Axiata Yessie D Yosetya dalam bentuk hologram.


Yessie yang hadir dalam bentuk hologram tersebut dapat melakukan komunikasi dua arah. Jika digunakan dalam kampanye, maka calon presiden bisa hadir dalam bentuk hologram di daerah-daerah yang akan digelar kampanye. 

Uji coba menggunakan teknologi hologram ini berjalan di jaringan 5G menggunakan frekuensi 28 Ghz dengan lebar 100 mHz. Yessie menjelaskan hadirnya hologram tidak mungkin terjadi tanpa kesiapan bandwidth yang lebar dan besar serta latency yang kecil.

 "Jika uji coba pertama fokus pada kecepatan. Kali ini kami fokus pada latency. Maka dari itu, kami lakukan dengan media hologram," ujar Yessie dalam kesempatan yang sama.

Dia pun mengungkap berhasil mendapatkan kecepatan download hingga 1,5 Gbps dalam uji coba kali ini.

Dalam kesempatan yang sama, CEO XL Axiata Dian Siswarini mengungkap pihaknya masih menyiapkan bisnis model untuk implementasi 5G.

"Sekitar 3 tahun lagi (untuk 5G)," ungkapnya.

XL mengungkap telah melakukan berbagai sejak dua tahun terakhir, terutama dalam menyiapkan ekosistem pendukungnya. Salah satunya adalah menyiapkan jaringan data berkapasitas besar dengan cara melakukan fiberisasi di seluruh jaringan.

Fiberisasi akan mampu meningkatkan kapasitas transport jaringan hingga lebih dari 5x lipat dibandingkan transport bukan fiber. Selain itu, uji coba teknologi 5G di jaringan XL Axiata kembali dilaksanakan untuk menguji berbagai aspek teknis dan teknologi.

Sumber:CNNIndonesia.com
Share:
Read More

Recent Posts