Erick Thohir, Pengusaha Kelas Dunia yang Dipanggil Jokowi Jelang Pengumuman Kabinet

Merdeka.com - Erick Thohir menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke Istana Negara untuk diwawancara terkait jabatan di kabinet Jokowi periode II. Soal pembahasan spesifik pos menteri yang ditawarkan, Erick menjawab, "Pembahasan lebih banyak di ekonomi," singkatnya tanpa merinci kementerian yang dimaksud.
Diminta untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf, Erick mengaku tidak mau bergembira. "Kalau saya melihatnya jabatan ini bukan merupakan suatu yang euforia, tapi amanah yang sangat-sangat berat untuk dijalankan. Apalagi beliau tidak sungkan-sungkan meminta semua menteri harus menandatangani pakta integritas," ujarnya.
"Ini bukan sebuah jabatan 'wah jadi menteri', justru ini merupakan suatu yang berat," imbuh Erick.
Adik kandung Garibaldi ini salah satu penguasa media di Indonesia dengan bendera Mahaka Media Group. Perusahaan ini membeli Republika pada 2001 saat berada di ambang kebangkrutan. Mahaka Group melebarkan potensinya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang bernama Mahaka Advertising seiring bertumbuhnya ekonomi dan masyarakat perkotaan pada 2002.
Pada 2008, bersama Anindya Bakrie mendirikan tvOne dan situs berita, Vivanews. Erick Thohir juga menjadi Direktur PT Intermedia Capital Tbk (IMC), cucu usaha grup Bakrie yang mengelola stasiun televisi antv. Di bawah kepemimpinannya, harga saham perusahaan sukses melejit, pendapatan dari iklan meningkat, berkontribusi signifikan untuk induk usahanya yakni PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), dan perusahaan tak terbelit utang.
1 dari 1 halaman

Perjalanan Bisnis Erick Thohir di Dunia

Di bidang olahraga, salah satu kesuksesan terbaiknya ialah saat membeli dan menjadi presiden klub sepak bola Inter Milan sejak 2013. Dengan kemampuan manajemennya, Inter Milan bisa menarik investor hebat asal China sebagai rekan kerja yakni Suning Grup dengan kemampuan finansial dan manajerial luar biasa.
Perlahan tapi pasti, Erick dan Zhang Jindong (pemilik Suning Grup) membawa pembukuan Inter Milan hijau. Keputusan investasi keduanya pada pemain juga telah sukses membawa Inter Milan kembali ke liga kasta teratas Eropa atau Liga Champion.
Erick Thohir juga dikenal sebagai orang Asia pertama yang memiliki klub NBA. Melalui negosiasi panjang pada 2011 dia membeli saham Philadelpia 76ers. Thohir menjadi bagian konsorsium yang di dalamnya termasuk aktor Will Smith, Jada Pinkett Smith, dan Jason Levien membeli saham 76ers.
Thohir juga memiliki klub bola basket di Indonesia yaitu Staria Muda Britama dan Indonesia Warriors. Pada 2012, Thohir dan Levien menjadi pemilik mayoritas saham klub yang bermain di Major League Soccer, DC United. Sebagai pemilik DC United, Thohir kerap membawa nama pesepak bola berbakat Indonesia ke Amerika Serikat.
Pada 2018, Erick melepas kepemilikannya di klub tempat salah satu pentolan sepak bola dunia, Wayne Rooney kini bermain.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Soal Gaji Rp27 Juta per Kapita, Presiden Jokowi Dinilai Jual Mimpi

Merdeka.com - Presiden Jokowi mengungkapkan cita-cita bangsa untuk menghapus kemiskinan mendekati 0 persen pada 2045. Indonesia pada 2045, juga ditarget menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai target Presiden Jokowi seperti menjual mimpi. Sebab, target tersebut masih jauh dari pencapaian ekonomi yang ada saat ini.
"Fokus jangka panjang seharusnya juga paralel dengan langkah strategis hadapi gejolak jangka pendek. Itu yang menurut saya masih kurang. Senses of crisis nya tidak kelihatan, jadi masih jualan mimpi," ujar Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (21/10).
Berkaca dari kondisi saat ini, tantangan ekonomi Indonesia semakin berat dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai pendapatan per kapita tinggi butuh pertumbuhan ekonomi sekitar 9 sampai 10 persen secara konsisten.
"Jadi mimpinya masih ambisius disaat negara-negara lain di dunia mengalami slowdown dengan pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih sekitar 5 persen," jelas Bhima.
Dia melanjutkan, dari pidato yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa hal yang masih akan dikerjakan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, simplifikasi birokrasi dan inovasi.
"Intinya ingin loncat ke sektor yang hitech atau bernilai tambah tinggi. Itu lebih ke strategi jangka panjang. Sementara dalam pidato Presiden Jokowi tidak ada kata-kata resesi, perang dagang atau instabilitas geopolitik," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Produk Tembakau Dipanaskan Wujud Pengembangan Teknologi Industri

Merdeka.com - Produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product) saat ini menjadi salah satu inovasi dari hasil pengembangan teknologi di industri tembakau, selain rokok elektrik.
Produk ini dihadirkan untuk membantu perokok dewasa beralih ke produk tembakau yang memiliki risiko lebih rendah dari pada rokok, sehingga pada akhirnya dapat berhenti merokok. Namun, publik belum mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai produk ini.
Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo mengatakan, pemerintah harus mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses untuk produk tembakau yang dipanaskan yang kemudian dilindungi dengan regulasi khusus.
Sampai saat ini, kata Ariyo belum ada kebijakan yang mengatur secara detail terhadap produk tembakau alternatif, seperti dalam pemasaran, batasan usia pengguna, informasi produk, dan pengawasan.
"Dengan kombinasi regulasi yang kuat tetapi masuk akal, penilaian yang ketat, kesadaran yang lebih besar, dan pemasaran teregulasi, produk tembakau yang dipanaskan dapat memainkan peran penting dalam membantu perokok dewasa beralih ke produk ini," kata dia di Jakarta.
Sementara itu, Pembina Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Achmad Syawqie, menjelaskan produk tembakau yang dipanaskan berbeda dengan rokok elektrik ataupun rokok. Produk tembakau yang dipanaskan masih mengandung tembakau asli.
Hal ini berbeda dengan rokok elektrik yang menggunakan ekstraksi tembakau yang wujudnya berupa cairan (likuid), baik yang mengandung nikotin atau tidak. Cairan pada rokok elektrik juga biasanya memiliki banyak varian rasa, sedangkan produk tembakau yang dipanaskan menghadirkan cita rasa tembakau asli.
"Produk tembakau yang dipanaskan termasuk dalam kategori produk tembakau alternatif. Produk ini dirancang untuk memberikan penggunanya kebutuhan asupan nikotin dengan risiko yang lebih rendah daripada mengonsumsi rokok. Tapi, yang perlu diingat, produk ini beda dari rokok elektrik. Produk ini pakai tembakau asli," kata Syawqie.
Dia melanjutkan bahwa produk ini memanaskan tembakau pada suhu maksimum 350 derajat celcius. Dengan proses tersebut, produk tembakau yang dipanaskan menghasilkan uap, bukan asap.
“"Karena tidak menghasilkan asap, melainkan uap, jadi produk tembakau yang dipanaskan ini tidak menghasilkan TAR dan memiliki zat kimia berbahaya yang lebih rendah daripada rokok," terang Syawqie.
1 dari 1 halaman

Hasil Penelitian

Belum lama ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US FDA) telah melakukan ulasan secara mendalam terdapat salah satu merek dari produk tembakau yang dipanaskan. Hasil tinjauannya, US FDA menentukan bahwa produk ini tepat untuk perlindungan kesehatan masyarakat karena menghasilkan zat kimia berbahaya yang lebih rendah daripada rokok.
Hal ini pun diperkuat dengan hasil penelitian dari UK Committee on Toxicology (COT), bagian dari Food Standards Agency. COT menyimpulkan bahwa produk tembakau yang dipanaskan mengurangi bahan kimia berbahaya sebesar 50 hingga 90 persen dibandingkan dengan asap rokok yang dihasilkan oleh pembakaran rokok.
Dengan risiko yang lebih rendah, menurut Syawqie, perokok dewasa layak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk tembakau yang dipanaskan. Tak hanya itu, mereka juga perlu memperoleh akses untuk menggunakan produk tersebut.
"Contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh Inggris, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Kanada. Negara-negara tersebut melakukan sosialisasi kepada perokok dewasa dan mendukung penggunaan produk tembakau yang dipanaskan sebagai strategi untuk menurunkan jumlah perokok," katanya.
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Genjot Investasi Migas, Jokowi Diminta Tak Bongkar Pasang Menteri ESDM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak bongkar pasang menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pemerintahan periode II, untuk memberikan kepastian investasi pencarian minyak dan gas.
Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan, industri hulu migas memiliki program 30 tahun ke depan, sehingga membutuhkan kepastian dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
‎"Diharapkan jangan ada (penggantian) 5 menteri ESDM dalam 5 tahun. Menteri siapapun juga semoga lima tahun full lah, biar tidak ganti-ganti jadi full gitu," kata Berly, dalam sebuah diskusi di Kawasan Dharmawangsa, Jakarta, Senin (21/10).
Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi penanam modal dalam kegiatan pencarian migas.
"Undang-Undang Migas, langsung sudah jadi. Kemudian, kebijakan juga, nah itu semua, harus dipertegas," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Digadang jadi Menteri Lagi, Airlangga Diminta Selesaikan Defisit Neraca Perdagangan

Merdeka.com - Politisi Partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (21/10). Pemanggilan tersebut terkait pembentukan kabinet Jokowi periode II yang akan diumumkan pada Rabu mendatang.
Airlangga mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden memintanya untuk menyelesaikan defisit neraca perdagangan yang kian membengkak dalam beberapa bulan belakangan. Presiden Jokowi juga memintanya untuk mengembangkan kawasan ekonomi.
"Tantangan ke depan gimana kita memiliki kondisi terkait dengan defisit neraca perdagangan, juga terkait kawasan-kawasan ekonomi," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).
Airlangga diharap mampu memilih produk unggulan baru yang nantinya bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Tentunya, penciptaan produk unggulan tersebut harus melalui kawasan ekonomi industri yang telah ada selama ini.
"Diharapkan kawasan ini bisa memilih beberapa industri unggulan terkait dengan mengurangi defisit neraca perdagangan. Diminta, Pak Presiden meminta, dicarikan produk yang bisa menyelesaikan persoalan neraca perdagangan," jelasnya.
Airlangga juga diminta menciptakan industri yang mampu melakukan substitusi impor. "Bagaimana meningkatkan efisiensi dan peningkatan produksi dan implementasi biofuel dan juga bagaimana mengembangkan kawasan yang bisa menggenjot sektor tekstil dan lain," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Rencana Jokowi Pangkas Jumlah Eselon Bakal Genjot Daya Saing Indonesia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyebut akan memangkas birokrasi besar-besaran. Salah satunya mengurangi pejabat eselon kementerian dari semula 4 level, menjadi 2 level. Salah satu alasannya yaitu untuk memudahkan kegiatan berinvestasi di dalam negeri.
Rektor UI, Ari Kuncoro menilai positif rencana pemerintah tersebut. Sebab, daya saing RI saat ini jauh tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura.
"Investor itu yang datang banyak bingung karena peraturan yang sifatnya tumpang-tindih," tuturnya di Gedung BEI, Senin (21/10).
Selain itu, pemangkasan eselonisasi akan mengerek kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing business) dengan meningkatkan kepercayaan bagi pelaku bisnis.
"Kan ranking kita masih jauh untuk ease of doing business. Sifat investor itu nyarinya yang deket-deket. Nggak jauh-jauh," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, pemangkasan eselonisasi akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.
"Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujarnya.
1 dari 1 halaman

Pemangkasan Eselon Sangat Mungkin Dilakukan

Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas di periode pertama Jokowi menilai, pemangkasan eselon di lingkungan kementerian/lembaga sangat mungkin dilakukan. Realisasinya pun bisa dilakukan dalam waktu dekat.
"Mungkin, sangat mungkin (pemangkasan eselon). Dalam waktu ini lah," ujar Bambang.
Bambang sependapat dengan Jokowi. Eselon perlu disederhanakan. Sehingga, proses pengambilan keputusan bakal lebih efisien.
"Artinya eselonnya dirapikan, disederhanakan, supaya tidak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan," ujar Bambang.
Mengenai harapan ekonomi lima tahun ke depag, Bambang menyebut ada tantangan sekaligus peluang. Contoh tantangan yang dimaksud seperti situasi ekonomi global yang volatile serta melepas ketergantungan ke Sumber Daya Alam (SDA). Disinggung kemungkinan bakal dipilih kembali menjadi menteri, Bambang hanya menjawab singkat.
"Nantilah," singkat Bambang.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Masyarakat Tetap Bisa Investasi SBN Meski Tak Punya NPWP

Merdeka.com - Kementerian Keuangan membuka peluang bagi para investor yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) berupa Obligasi Negara Ritel (ORI).
Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu, Loto S Ginting mengatakan, para mahasiswa pun dapat berinvestasi di surat SBN tanpa harus memiliki NPWP. Terpenting, adalah investor tidak melewati masa penawaran yang telah ditentukan.
"Seharusnya bisa (tanpa NPWP). Nanti apakah rekening surat berharga untuk punya NPWP wajib? Tidak," kata dia di Kantornya, Jakarta, Senin (21/10).
Loto mengatakan kebijakan ini sebetulnya bergantung pada mitra distribusi yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, ada yang memang memperbolehkan dan ada yang tidak mengizinkan tanpa NPWP.
"Tanyakan mitra distribusi untuk investor yang tidak ada NPWP, tidak ada kewajiban (pada dasarnya)," katanya.
Sementara itu, Founder Big Alpha Indonesia, Tirta Prayudha menambahkan, ada baiknya memang dalam berinvestasi itu terlebih dahulu memiliki NPWP. Sebab, dengan NPWP sama halnya berkontribusi dalam membangun negeri dengan membayar pajak.
"Kita mau investasi tidak ada NPWP. Solusinya kalian adalah bikin NPWP. Itu langsung jadi. Coba datang ke kantor pajak itu satu jam," tandas dia.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Presiden Jokowi Diminta Pilih Menteri ESDM yang Ramah Investor

Merdeka.com - Pengamat Hulu Migas, Tumbur Parlindungan, mengatakan sosok menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang diperlukan ke depan adalah yang investor friendly alias ramah terhadap investor. Selain itu, untuk mendukung iklim bisnis di sektor hulu migas, pemerintah diharapkan tak terlalu 'ikut campur' dalam persoalan teknis bisnis agar investor lebih leluasa bergerak.
"Teknikal misalnya ngatur mau pasang meter. Pokoknya urusan bisnis, urusan kita (investor). Mereka (Pemerintah) buat regulasinya supaya kita bisa bermain dengan baik. Ini menteri yang kita mau biarkan kita bermain sebagai investor pemerintah jangan ikut campur," tegas dia di Jakarta, Senin (21/10).
Sisi kepastian hukum juga harus diperhatikan. Pemerintah diharapkan dapat menghargai kontrak dengan investor hulu migas.
"Kita tanda tangan kontrak 30 tahun jangan ada perubahan di tengah-tengah. Waktu kita buat invest 30 tahun awal sudah kita hitung. Misalnya dulu kita boleh free lift minyak kemanapun tapi akhirnya ke Indonesia ini ubah kontrak kita ikutin. Apa besok seperti itu lagi?," tandasnya.
Sebagai informasi, selama masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2019, tercatat ada empat orang menduduki kursi nomor satu di Kementerian ESDM.
Sudirman Said menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar yang menjabat dari 27 Juli 2016 hingga 15 Agustus 2016.
Setelah Archandra, Kementerian ESDM sempat dipimpin Luhut Binsar Panjaitan sebagai Plt. Menteri ESDM. Luhut menjabat sejak 15 Agustus 2016 hingga 14 Oktober 2016. Terakhir Menteri ESDM dijabat oleh Ignasius Jonan dari 14 Oktober hingga selesai masa pemerintahan periode pertama Jokowi.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jika Nadiem Makariem Jadi Menteri Jokowi, Sopir Ojek Online Ancam Demo Massal

Merdeka.com - Pendiri Gojek, Nadiem Makariem, menyambangi Istana Negara menerima panggilan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, pemanggilan ini merupakan pertanda dirinya akan diangkat menjadi menteri pada Kabinet Jokowi periode II.
Namun begitu, pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) rupanya tak setuju bila Nadiem dijadikan menteri oleh Jokowi. Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono bahkan mengancam bakal mengerahkan massa dalam jumlah besar bila Nadiem menerima ajakan Jokowi.
"Ojol tidak setuju apabila Nadiem Makariem jadi salah satu menterinya Jokowi. Akan ada pergerakan seluruh Indonesia sebagai penolakan," seru Igun saat ditanyai Liputan6.com, Senin (21/10).
Tak hanya dari Jakarta, dia menyatakan berbagai pengojek online dari penjuru Sumatera dan Jawa siap untuk menyuarakan aksi penolakan tersebut.
"Ketua-ketua ojol dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa sudah komunikasi dengan saya, mereka siap bawa massa ojol untuk masuk Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa besar penolakan Nadiem jadi menteri Jokowi," sebut Igun.
1 dari 1 halaman

Alasan Penolakan Sopir Ojek Online

Meski sudah tak lagi memegang jabatan tertinggi di perusahaan, Igun mengatakan, Nadiem saat ini masih tercatat sebagai pemilik bisnis Gojek.
"Secara struktural manajemen iya dia melepas, tapi Nadiem adalah pendiri sekaligus masih ada saham kepemilikan di Gojek," ungkap dia.
Oleh karenanya, ia meminta kepada Nadiem untuk terlebih dahulu mensejahterakan para driver ojol sebagai mitra kerjanya sebelum beralih pijakan menjadi seorang menteri.
"Nadiem Makarim boleh besar dengan berderet gelar akademik dan valuasi Gojeknya yang triliunan rupiah. Namun di balik itu, jutaan para mitra ojek online-nya berdarah-darah di lapangan dan jauh dari sejahtera dari segi pendapatan. Intinya ojol mitranya belum happy," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Tugas Pertama yang Harus Dilakukan Menteri Jokowi Periode II

Merdeka.com - Kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebentar lagi akan diumumkan. Beberapa tokoh sudah memberi kode bahwa dirinya akan menjadi menteri lewat kehadirannya di Istana Merdeka hari ini.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyebutkan, di awal masa jabatannya nanti para menteri tersebut harus membuat program kerja yang strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
"Karena ini jabatan politis jadi pertama harus membuat program-program strategis. Harus bisa membuat program dan kebijakan yang strategis yang rasanya ada hasilnya di jangka pendek, menengah dan nanti bisa dilanjutkan jangka panjang," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (21/10).
Selanjutnya, para menteri tersebut harus dapat menjalin hubungan yang baik antara sesama kementerian. Guna menciptakan sinergi terutama dalam hal kerjasama dan kebijakan.
"Seringkali masalah kita itu adalah masalah ego sektoral ya, atau tidak bisa bekerjasama secara tim. Jadi kabinet atau menteri menteri yang duduk di tim ekonomi di bawah menko perekonomian itu harus bisa bekerja secara tim, jangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Dia mengungkapkan, ego sektoral merupakan salah satu catatan buruk dari periode pertama pemerintahan Jokowi yang harus diperbaiki dan dihilangkan oleh kabinet baru di periode kedua kali ini. Misalnya, kebijakan yang ada di kementerian industri kerap bersinggungan dengan kementerian perdagangan.
"Jangan sampai tidak nyambung, intinya sinergi, harus nyambung. Jadi harus bekerja secara tim. Itulah yang belum terlihat di periode yang sebelumnya, jadi kerjasama tim belum optimal," ujarnya.
Menurutnya, sebagus apapun sosok seorang menteri tidak akan ada hasilnya jika tidak mampu menjalin kerjasama yang baik.
"Meskipun timnya bertabur bintang, orang bagus, tidak ada yang meragukan kapabilitas personalnya, tidak ada yang meragukan lah, tapi kalau dia tidak mampu bekerjasama secara tim, masih ego sektoralnya masih tinggi ya tidak jadi, tidak berbuah," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Recent Posts